Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini dibuktikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (29/01/2026).
Langkah pertanggungjawaban ini merupakan bagian integral dari visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Rincian Serapan Anggaran
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, memaparkan secara transparan realisasi anggaran instansinya sepanjang tahun 2025. Dari total pagu sebesar Rp1.529.536.739, Biro Organisasi berhasil mencatatkan total serapan anggaran sebesar 87,85 persen.
Dalam laporannya, Nur Rahmah merinci capaian tersebut ke dalam dua jenis belanja utama:
- Belanja Barang dan Jasa: Terealisasi sebesar 87,02 persen.
- Belanja Modal: Mencatatkan angka realisasi yang lebih tinggi, yakni 94,44 persen.
Memastikan Program Selaras dengan Visi Daerah
Didampingi Plt. Kasubag Tata Usaha, Simon Sinai, Nur Rahmah menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari efektivitas program kerja yang telah dijalankan.
“Kegiatan monev ini sangat krusial untuk meninjau sejauh mana program kerja dan penyerapan anggaran memberikan dampak nyata. Kami ingin memastikan seluruh target capaian organisasi tetap selaras dengan visi pembangunan daerah dan prinsip efisiensi penggunaan keuangan daerah,” jelas Nur Rahmah di hadapan jajaran Komisi I DPRD.
Penguatan Akuntabilitas Kelembagaan
Paparan kinerja ini diterima dengan baik oleh jajaran legislatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan anggaran. Biro Organisasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan dan reformasi birokrasi, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menjadi motor penggerak peningkatan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
