Mamuju, 8enam.com.-Sebagai wujud akuntabilitas publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Sulbar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Rabu (28/01/2026), Biro Hukum Setda Sulbar memaparkan laporan kinerja serta mengurai berbagai dinamika lapangan yang dihadapi sepanjang tahun lalu.
Langkah evaluatif ini sejalan dengan Panca Daya ke-5 Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Refocusing dan Dinamika Bantuan Hukum
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar, Suhendra, secara terbuka memaparkan bahwa serapan anggaran tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh kebijakan strategis pemerintah. Salah satu faktor utama adalah adanya kebijakan refocusing anggaran yang mengharuskan beberapa program mengalami penyesuaian demi prioritas daerah yang lebih mendesak.
”Kebijakan refocusing membuat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu, kami menghadapi dinamika tinggi pada pelaksanaan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Hal ini memerlukan fleksibilitas tinggi dari sisi anggaran dan sumber daya manusia agar hak hukum masyarakat tetap terjamin,” jelas Suhendra.
Akselerasi Produk Hukum Daerah
Selain urusan anggaran, rapat tersebut menyoroti peran vital Biro Hukum dalam memfasilitasi produk hukum daerah. Saat ini, sejumlah produk hukum provinsi maupun kabupaten/kota masih dalam proses evaluasi dan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Komisi I DPRD Sulbar mendorong adanya penguatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian regulasi tersebut. Percepatan ini dinilai penting agar payung hukum bagi program-program pembangunan di Sulawesi Barat segera memiliki kepastian yuridis yang kuat.
Evaluasi sebagai Instrumen Korektif
Rapat Monev ini ditutup dengan sejumlah masukan konstruktif dari Anggota Komisi I DPRD Sulbar. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelaporan, tetapi juga instrumen korektif agar perencanaan anggaran di tahun-tahun mendatang lebih efektif dan tepat sasaran.
”Setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini memastikan kita tetap berada di jalur yang benar dalam melayani warga Sulawesi Barat,” tutup Suhendra. (Rls)
