Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi dengan mempercepat rencana migrasi server pendapatan daerah. Langkah ini dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Kamis (5/2/2026).
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penguatan ekosistem digital dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keamanan Data dan Kesinambungan Layanan
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPKAD Sulbar tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Bapenda, Fahri Yusuf, dan Kasubid TI Pendapatan, Rosianah M. Nadir. Fokus utama pembahasan mencakup kesiapan infrastruktur, protokol keamanan data, hingga mekanisme pengelolaan server pasca-migrasi agar tidak mengganggu layanan publik.
“Migrasi ini sangat penting untuk meningkatkan keandalan sistem. Kita harus memastikan bahwa saat perpindahan server berlangsung, layanan pendapatan tetap berjalan optimal dan data keuangan daerah tetap terlindungi dengan standar keamanan tinggi,” ujar Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, secara terpisah.
Sinergi Lintas Sektor demi Akuntabilitas
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh atas inisiatif migrasi tersebut. Menurutnya, integrasi server pendapatan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah akan memudahkan sinkronisasi data dan laporan keuangan yang lebih transparan.
”Langkah ini penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern. BPKAD siap memberikan dukungan teknis agar migrasi ini memperkuat akuntabilitas laporan pendapatan kita,” tegas Ali Chandra.
Mendukung Optimalisasi PAD
Transformasi digital ini diharapkan menjadi tulang punggung dalam upaya peningkatan PAD Sulawesi Barat. Dengan server yang lebih mumpuni, sistem pemantauan pendapatan dapat dilakukan secara real-time, meminimalisir risiko kebocoran data, dan mempermudah akses layanan bagi wajib pajak.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Bapenda Sulbar optimis transisi server akan berjalan mulus, sehingga mendukung visi pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
