8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Polman, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mendorong Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) untuk berinovasi dengan mengembangkan produk cokelat olahan siap konsumsi. Tantangan ini bertujuan menciptakan nilai tambah pada hasil kakao Sulbar yang selama ini didominasi penjualan dalam bentuk biji mentah.
Nilai Tambah dan Dukungan Pemerintah
Tantangan tersebut disampaikan SDK saat membuka Yamani Fest 2025 di Aula Gedung Gadis, Polman, Kamis 23 Oktober 2025. SDK menyoroti kerugian ekonomi akibat penjualan komoditas mentah.
“Yang susah di Sulbar ini karena kita belum mampu menciptakan nilai tambah dari produk yang kita miliki. Katakanlah kakao, masih dijual dalam bentuk biji mentah. Coba kita bikin produk baru dari kakao,” ujar SDK.
SDK menyatakan kesiapan pemerintah untuk memberikan dukungan penuh. Ia secara spesifik menantang Pesantren Hasan Yamani, yang dipimpin oleh Kiai H. Fakhri Tajuddin Mahdy, untuk tidak hanya fokus pada usaha roti, tetapi juga membuat cokelat khas pesantren.
“Saya mau dukung bukan rotinya, tapi produk barunya, coklat produksi pesantren Hasan Yamani. Kalau bisa seperti Silverqueen, kita tandingi Silverqueen itu,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung potensi pasar global cokelat yang bernilai sangat tinggi, dengan harga per kilogram yang bisa mencapai jutaan rupiah di pasar internasional seperti Dubai.
Bantuan Mesin dan Bibit Ternak
Sebagai bentuk dukungan nyata, SDK menjanjikan siap memberikan bantuan berupa mesin pengolahan cokelat untuk dikelola oleh para santri.
Selain itu, SDK juga memperluas tantangannya ke sektor peternakan, mendorong pesantren mengembangkan peternakan kambing dan menjanjikan bantuan bibit.
Menanggapi arahan Gubernur, Pimpinan Ponpes Syekh Hasan Yamani, Kiai H. Fakhri Tajuddin Mahdy, menyambut positif inisiatif ini.
“Kami akan melakukan kajian dan berkoordinasi dengan seluruh pengurus untuk menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, termasuk rencana bantuan bibit kambing yang nantinya bisa dikelola oleh para wali santri dan ustadz,” ujarnya. (Rls)
