8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Jakarta, 8enam.com.-Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulbar, Abdul Syahid Hasan, mewakili Inspektur Daerah, menghadiri Workshop Penilaian Kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Kegiatan nasional ini merupakan respons atas pembaruan pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP dan diikuti oleh Inspektur serta pejabat pengampu penilaian dari seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memastikan APIP mampu beradaptasi dengan dinamika pengawasan pemerintah yang semakin kompleks.
Sekretaris Inspektorat Sulbar, Abdul Syahid Hasan, menyampaikan bahwa workshop ini adalah momentum penting bagi jajaran APIP di daerah untuk memperkuat peran pengawasan internal secara profesional dan berintegritas.
“Workshop ini sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kapabilitas APIP di daerah berjalan searah dengan pedoman terbaru BPKP. Dengan pemahaman yang sama, kita bisa mempercepat peningkatan kualitas pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Syahid.
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam mewujudkan sektor pemerintahan yang berintegritas.
Secara terpisah, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa peningkatan kapabilitas APIP adalah kunci penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami mendukung penuh langkah BPKP dalam memperbaharui pedoman peningkatan kapabilitas APIP. Ini menjadi pijakan penting bagi Inspektorat daerah untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi, dan memastikan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tutur M. Natsir.
Diharapkan, melalui kegiatan ini, APIP di Sulbar akan semakin kapabel, independen, dan berdaya saing, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berintegritas di Sulawesi Barat. (Rls)
