Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menempatkan pengawasan dan evaluasi sebagai pilar utama dalam mengawal Tahun Anggaran 2026. Melalui rapat koordinasi internal, Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah membedah rencana kerja strategis guna memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai secara optimal, Kamis (08/01/2026).
Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta akuntabel.
Fokus pada Pengendalian Kebocoran Pendapatan
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Agus Salim, membahas secara komprehensif mekanisme monitoring kinerja dari tingkat provinsi hingga UPTD. Beberapa poin strategis yang dibedah meliputi:
Penguatan Sistem Pengawasan: Sinkronisasi data antarbidang teknis untuk transparansi.
Evaluasi Capaian: Monitoring berkala terhadap realisasi target pendapatan daerah.
Pengendalian Potensi Kebocoran: Strategi preventif untuk memastikan seluruh penerimaan daerah masuk ke kas daerah secara utuh.
“Proses monitoring dan evaluasi harus berjalan efektif dari hulu hingga hilir. Sinkronisasi dengan seluruh UPTD sangat penting agar kinerja kita terukur dan akuntabel,” ujar Agus Salim.
Pengawasan Bukan Sekadar Formalitas
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa fungsi pengawasan adalah instrumen kunci untuk menjaga integritas organisasi. Ia menuntut jajarannya bekerja berbasis data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pengawasan dan evaluasi tidak boleh bersifat formalitas. Ini adalah alat kendali untuk memastikan setiap kebijakan pendapatan berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi daerah,” tegas Abdul Wahab.
Implementasi Reformasi Birokrasi
Penguatan fungsi ini juga merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkup Bapenda Sulbar. Dengan sistem evaluasi yang objektif dan tindak lanjut yang konsisten, Bapenda optimistis mampu membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Optimasi pendapatan yang dikelola secara profesional diharapkan menjadi modal kuat bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendanai program-program pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulbar. (Rls)
