8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Evaluasi Pelayanan Publik (Yanlik) Biro Organisasi, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Validasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) bagi Evaluator Provinsi. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Kamis, 20 November 2025.
Keikutsertaan ini merupakan langkah konkret Pemprov Sulbar dalam mendukung Misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam pilar Panca Daya untuk membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki, didampingi tim evaluasi, mengikuti Bimtek yang bertujuan menyamakan pemahaman teknis bagi para evaluator.
Narasumber dari KemenPANRB RI, Taufik, menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam memvalidasi data pengisian Form-02 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Tim Yanlik KemenPANRB RI masih memberikan waktu perbaikan dan penambahan bukti dukung pada aplikasi F-01 setiap lokus di kabupaten, khususnya Lokus Dinas Pendidikan dan Lokus Dinas Dukcapil. Di tingkat Provinsi Sulbar sendiri, terdapat 14 lokus Organisasi Penyelenggara (OP) yang telah dievaluasi,” jelas Taufik.
Taufik menambahkan bahwa batas waktu final penginputan bukti dukung PEKPPP 2025 dari enam aspek dan 30 indikator evaluasi adalah tanggal 30 November 2025. Sementara itu, pengelolaan hasil validasi Tim Evaluasi Provinsi diperpanjang hingga 5 Desember 2025.
Menanggapi perpanjangan waktu tersebut, Subuki berharap Bimtek ini dapat memacu semangat para Evaluator Provinsi untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal.
“Tentunya kita berharap teman-teman evaluator dapat bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung validitas, akurasi, akuntabilitas, kualitas, dan kesahihan hasil penilaian yang akan digunakan dalam penyusunan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025,” tegas Subuki.
Secara terpisah, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menyampaikan apresiasi kepada para evaluator atas dedikasi dan komitmen aktif mereka.
“Dedikasi dan komitmen para evaluator dalam memahami skema dan tahapan evaluasi PEKPPP sangat penting untuk memastikan kualitas data dan hasil pemantauan yang akurat,” tutup Rahmah. (Rls)
