8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat mengambil langkah tegas dalam merancang anggaran 2026. Melalui Rapat Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Bapperida mengumpulkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan strategi tunggal yang difokuskan pada percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Andi Almah Aliuddin, menegaskan bahwa arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga sangat jelas: program 2026 harus lebih fokus dan berdampak.
“Agenda pembangunan di tahun 2026 diarahkan agar lebih fokus pada program-program yang menyentuh langsung akar persoalan masyarakat, khususnya di desa lokus penanganan stunting terpadu,” ujarnya.
Lokus Stunting Meluas, Anggaran Wajib Efisien
Strategi yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan peningkatan signifikan pada sasaran program. Perencana Ahli Muda Bapperida, Putri Anindy, menjelaskan bahwa jumlah desa lokus Penanganan Stunting Terpadu (Pastipadu) akan melonjak dari 12 desa pada 2025 menjadi 60 desa di tahun 2026, berdasarkan usulan dari enam kabupaten.
Untuk mengimbangi perluasan sasaran ini, Bapperida menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang ketat.
“Untuk tahun 2026, kegiatan yang benar-benar menunjang harus diprioritaskan. Sementara kegiatan yang tidak relevan sebaiknya ditunda, agar anggaran bisa difokuskan pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” tegas Perencana Ahli Muda, Angga Tirta Wijaya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Dampak Nyata
Rapat ini diikuti oleh perwakilan fungsional perencana dari OPD kunci seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Dinas PMD. Setiap OPD diwajibkan menyelaraskan program kerjanya untuk mendukung target ganda Pemprov ini.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, berharap forum ini memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kami ingin agar program pembangunan tahun 2026 tidak hanya sekadar formalitas, tetapi betul-betul berdampak nyata, tepat sasaran, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya, menandakan komitmen Pemprov Sulbar untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan sosial. (Rls)
