Mamuju, 8enam.com.-Proses penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasuki babak akhir. Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, memastikan pelantikan pejabat Eselon II hasil uji kesesuaian (job fit) akan digelar dalam waktu dekat, menunggu terbitnya peraturan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK) guna menciptakan kabinet kerja yang lebih ramping, efektif, dan kompeten.
Hasil Job Fit : 16 Pejabat Berebut 14 Posisi
Junda Maulana menjelaskan bahwa tahapan job fit telah rampung dilaksanakan terhadap 16 pejabat yang terdampak penggabungan OPD. Gubernur SDK juga telah turun langsung melakukan wawancara mendalam untuk memastikan kesesuaian kompetensi setiap pejabat dengan jabatan yang tersedia.
“Job fit sudah selesai. Ada 14 jabatan yang tersedia dengan total 16 pejabat yang mengikuti proses. Ini adalah konsekuensi dari penggabungan organisasi, sehingga tidak semua pejabat bisa menempati jabatan eselon II yang ada,” ujar Junda Maulana saat ditemui di Mamuju, Senin (19/01/2026).
Menunggu Regulasi BKN
Sekda menegaskan bahwa secara administratif, seluruh berkas hasil job fit telah diserahkan ke BKN beberapa hari lalu. Pemprov Sulbar saat ini berada pada posisi siap siaga untuk melaksanakan pelantikan segera setelah surat persetujuan teknis diterima.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan, kalau hari ini aturan keluar, besok bisa langsung pelantikan. Jika keluar Selasa, maka Rabu dilantik. Kami hanya menunggu lampu hijau dari pusat agar semua berjalan sesuai koridor hukum,” tegas Junda.
Perkuat Kinerja Pemerintahan
Penempatan pejabat berdasarkan hasil job fit ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program-program prioritas Sulawesi Barat. Gubernur SDK menginginkan pejabat yang terpilih nantinya adalah sosok yang tidak hanya memiliki kecakapan teknis, tetapi juga integritas dalam melayani masyarakat.
Dengan formasi baru ini, Pemprov Sulbar optimistis kinerja pelayanan publik dan akselerasi pembangunan di tahun 2026 akan berjalan lebih optimal. (Rls)
