Mamuju, 8enam.com.-Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (18/2/2026).
Rapat strategis ini merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), guna memastikan seluruh instansi pemerintah daerah bergerak dalam satu irama yang profesional dan akuntabel.
Konsolidasi Lintas Sektor untuk Target 2026
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah menekankan bahwa tahun 2026 menuntut konsolidasi lintas sektor yang lebih kuat. Seluruh pimpinan OPD diminta melakukan langkah terukur untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi kinerja, mulai dari optimalisasi penganggaran hingga penguatan sistem pengawasan internal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Pemkesra Murdanil menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema perbaikan kinerja yang berfokus pada ketepatan sasaran program sosial kemasyarakatan.
“Kami di Biro Pemkesra siap menindaklanjuti arahan pimpinan dengan memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah terkait. Fokus utama kami adalah memastikan program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat dijalankan dengan sinergi yang kuat,” ujar Murdanil.
Monitoring Program yang Lebih Ketat
Murdanil menambahkan, salah satu poin krusial dalam perbaikan kinerja organisasi adalah kualitas perencanaan dan monitoring. Biro Pemkesra berkomitmen untuk melakukan pengawasan berkala terhadap setiap kebijakan yang digulirkan agar tidak hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi memberikan dampak nyata di lapangan.
“Peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring program akan menjadi prioritas. Kita ingin setiap kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Barat, sesuai dengan visi pembangunan yang inklusif,” tambahnya.
Sinergi Pimpinan Perangkat Daerah
Rakor ini turut dihadiri oleh para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, serta jajaran pimpinan perangkat daerah strategis seperti Inspektorat, Bapperida, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM. Kehadiran seluruh elemen kunci ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah dan efektif dalam melayani publik. (*)
