8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi pada Senin (27 Oktober 2025). Rakor yang dipimpin Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh Jaun, ini fokus pada penyelesaian kelengkapan dokumen pendukung pembangunan aset strategis Pemprov tersebut.
Rakor ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh Jaun, menegaskan bahwa percepatan ini sangat penting dan meminta setiap instansi menyelesaikan tanggung jawabnya tepat waktu.
“Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap instansi harus bergerak cepat dan menyelesaikan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya,” tegas Muh Jaun.
Tiga poin utama yang menjadi fokus percepatan dalam rapat tersebut adalah:
Percepatan Pemisahan Sertifikat Induk: Oleh BPN Sulbar untuk memperjelas status lahan.
Percepatan Penertiban Dokumen Lingkungan (Dokling): Oleh DLH untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Oleh Dinas PUPR sebagai syarat legalitas pembangunan fisik.
Muh Jaun menambahkan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju ini diharapkan dapat menjadi model pendidikan berbasis masyarakat yang mendorong peningkatan kualitas SDM, sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi intensif.
“Kami berharap dengan adanya percepatan ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi warga Sulawesi Barat,” ujar Abdul Wahab.
Rakor ini menunjukkan komitmen bersama lintas instansi dalam memperkuat sinergi demi mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera melalui pembangunan sektor pendidikan berbasis sosial. (Rls)
