Tertib Administrasi Kewilayahan: Pemkesra Sulbar Hadiri Rakor Batas Daerah di Kemendagri, Tekankan Aspek Sosial dan Kejelasan Batas Kecamatan/Kelurahan

Jakarta, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menghadiri Rapat Penyelesaian dan Pembahasan Kebijakan Batas Daerah di Hotel Habitare, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Rapat yang diselenggarakan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, khususnya dalam rangka penyusunan Pedoman Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan.

Plt. Karo Pemkesra Murdanil menyampaikan bahwa koordinasi lintas wilayah dalam penegasan batas daerah sangat penting. Ia menekankan bahwa penetapan batas tidak hanya berorientasi pada aspek hukum dan administrasi.

“Penegasan batas daerah harus dilakukan secara kolaboratif dan berkeadilan. Setiap keputusan hendaknya mengedepankan kepentingan masyarakat dan memperkuat integrasi antarwilayah,” ujar Murdanil.

Kegiatan ini, yang menindaklanjuti arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, dihadiri perwakilan dari berbagai provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Hasil dari rapat ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan pedoman yang lebih komprehensif untuk penegasan batas wilayah administrasi di seluruh Indonesia, guna mendukung tertib tata pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. (Rls)