Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kini memiliki mitra strategis dalam mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.
Atas inisiatif Gubernur Suhardi Duka, 14 perusahaan sawit yang beroperasi di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu sepakat untuk menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) mereka guna mendukung program Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Miskin Ekstrem Terpadu (Pastipadu).
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur di Kantor Gubernur, Jumat, 12 September 2025.
Dengan keterlibatan perusahaan ini, ada 14 desa baru yang akan mendapatkan intervensi, sehingga total desa sasaran program Pastipadu meningkat dari 72 menjadi 86 desa.
Peran Aktif Perusahaan di Wilayah Operasional
Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa stunting dan kemiskinan ekstrem adalah tanggung jawab bersama. Ia menyoroti angka stunting yang masih tinggi di Sulbar, yakni 35%, serta angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,4%. Menurutnya, kondisi ini harus segera diatasi karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kau punya 6.000 hektare inti, pasti punya buruh. Anak-anak buruhmu ini jaga baik-baik, jangan sampai stunting,” tegasnya.
Ia meminta setiap perusahaan sawit untuk mengintervensi satu desa di sekitar wilayah operasionalnya. Perusahaan-perusahaan ini diminta untuk memastikan tidak ada lagi buruh, petani plasma, maupun warga di sekitar kebun yang mengalami stunting atau kekurangan gizi.
Gubernur juga menegaskan bahwa perusahaan tidak perlu menyetor dana ke pemerintah, melainkan langsung melakukan intervensi mandiri di bawah pengawasan tim Pastipadu.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan beban pemerintah akan berkurang dan cakupan program bisa lebih luas. Beberapa perusahaan bahkan menyatakan kesiapan mereka untuk mulai bergerak pada tahun 2025 ini. (Rls)