8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mengelola sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan, dengan mendorong skema perdagangan karbon sebagai solusi inovatif terhadap keterbatasan fiskal daerah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat, di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund.
Junda Maulana, yang juga Ketua Pokja REDD+, menekankan bahwa kawasan hutan lindung yang mendominasi Sulbar adalah modal pembangunan yang luar biasa.
“Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Junda.
Menurutnya, skema perdagangan karbon dapat menjadi terobosan fiskal untuk membiayai infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Potensi hutan Sulbar harus dioptimalkan tidak hanya sebagai penyerap emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah berbasis lingkungan.
Program ini, yang berjudul “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat,” merupakan hasil perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
Junda Maulana mendesak Pokja bersama SCF untuk bergerak cepat. “Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon, lalu mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida akan terus mengawal dan mendukung penuh inisiatif ini,” tegasnya.
Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, melaporkan bahwa dari total dana Rp12,68 miliar, realisasi hingga September 2025 telah mencapai Rp3,95 miliar, dengan program ditargetkan berlangsung hingga Agustus 2027. (Rls)
