8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakkara menggelar audiensi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (20/2/2020).
Mereka menyampaikan dugaan penyanderaan pasien oleh pihak rumah sakit regional Sulbar, karena tidak sanggup membayar biaya perawatan.
Dalam kesempatannya, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Abdul Rahim menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tidak tanggap dalam mengurusi kesehatan warganya, sehingga ia meminta BPJS Kesehatan, Rumah Sakit (RS) Regional Sulbar, Kementerian Sosial dan Kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Mereka itu kan sangat layak mendapat jaminan kesehatan. Belum lagi mereka yang sebelumnya mendapatkan kartu Indonesia sehat, banyak yang dikeluarkan secara sepihak,” ungkapnya.
Rahim berjanji akan meminta kejelasan kepada Pemprov Sulbar mengenai mekanisme mengeluarkan warga yang sebelumnya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat.
“Rumah sakit juga harus berbenah. Tadi saya kesana ada loket kosong. Kenapa itu tidak difungsikan? Banyak pasien menumpuk di sana. Itu belum lagi saya masuk ke kamar perawatan,” kesal Rahim.
Sebagai Ketua Pansus Pembangunan, Rahim merasa menyesal karena membangun rumah sakit yang cukup megah, namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang prima dari pihak manajemen rumah sakit.
Politisi partai Nasdem ini meminta kepada komisi IV untuk menyikapi secara serius masalah ini dan menyarankan untuk mengundang pihak terkait. Untuk pendataan warga miskin, dia meminta pihak terkait untuk didata dengan baik sehingga tidak muncul masalah lagi. (**)
Advetorial
