Polman, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), secara resmi menyosialisasikan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan bagi perangkat desa di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Polman, Jumat (13/3/2026), menjadi bukti nyata realisasi komitmen SDK dalam memperkuat kesejahteraan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa.
Program BKK dengan total anggaran sebesar Rp3.388.000.000 ini akan menyasar 173 desa di 16 kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar. Dana tersebut diperuntukkan khusus bagi Kepala Desa, Kepala Urusan (KAUR), dan Kepala Seksi (Kasi) sebagai tambahan penghasilan atas dedikasi mereka dalam pelayanan publik.
Komitmen di Tengah Keterbatasan Fiskal
Bupati Polewali Mandar, Syamsul Mahmud, memberikan apresiasi tinggi atas keberanian Gubernur SDK merealisasikan program ini meskipun kondisi fiskal daerah dalam tekanan. Ia menyebut langkah ini sebagai sejarah baru karena baru pertama kali aparat desa mendapatkan perhatian langsung berupa tambahan penghasilan dari Pemerintah Provinsi.
“Ini komitmen luar biasa. Sejak masa kampanye, Bapak Gubernur sudah menyuarakan program ini dan kini direalisasikan. Beliau sangat memahami bahwa kepala desa adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Niat baik ini harus kita jalankan sesuai juknis agar tidak ada kendala di kemudian hari,” ujar Syamsul Mahmud.
Fokus pada Data Kemiskinan dan Stunting
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan bahwa tambahan penghasilan ini diberikan untuk mengimbangi tanggung jawab besar perangkat desa yang sering kali tidak sebanding dengan gaji yang diterima, apalagi di tengah adanya pemotongan dana desa secara nasional.
Ia menginstruksikan agar proses administrasi pencairan BKK ini dibuat sesederhana mungkin tanpa syarat yang berbelit-belit. Namun, SDK memberikan penekanan khusus pada akurasi data di lapangan.
“Jangan buat syarat yang menyulitkan desa. Yang paling penting bagi saya adalah datanya benar, terutama data kemiskinan dan stunting. Program ini harus linear dengan upaya kita menekan angka stunting di Sulawesi Barat,” tegas Suhardi Duka.
Sinergi untuk Sulbar Maju dan Sejahtera
Gubernur SDK berharap tambahan penghasilan ini memicu semangat baru bagi aparat desa untuk lebih inovatif dalam melayani masyarakat. Menurutnya, sinergi antara Provinsi, Kabupaten, hingga Desa adalah kunci utama mewujudkan visi Sulawesi Barat yang mandiri.
“Jika juknis sudah dipahami dan syaratnya mudah, manfaatnya akan segera dirasakan. Sinergi ini harus kita jaga demi masyarakat Polman dan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (Rls)
