Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat memastikan roda pemerintahan berjalan stabil di awal tahun. Melalui Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, BPKAD menggelar rapat krusial terkait perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2026 bagi seluruh perangkat daerah, Senin (12/01/2026).
Langkah strategis ini merupakan implementasi dari misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan.
Akurasi Anggaran sebagai Penentu Pelayanan
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, Andi Kustia Hatta, ini bertujuan untuk memvalidasi perhitungan dan pengajuan UP agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Uang Persediaan sendiri merupakan dana operasional awal yang sangat vital bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memulai kegiatan pelayanan publik di awal tahun.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa ketertiban administrasi dalam proses ini adalah kunci profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
“Perhitungan UP bukan hanya soal angka, tetapi mencerminkan kesiapan kita semua dalam mengelola keuangan secara profesional. Ketepatan dalam proses ini akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan anggaran dan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun berjalan,” tegas Ali Chandra.
Mekanisme yang Transparan dan Responsif
Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa setiap OPD harus memahami mekanisme perhitungan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kendala administratif yang dapat menghambat pencairan dana operasional.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
Validitas Data: Memastikan angka yang diajukan sesuai dengan kebutuhan riil operasional OPD.
Ketepatan Waktu: Mempercepat proses pengajuan agar kegiatan pelayanan dasar masyarakat tidak terhambat.
Akuntabilitas: Menjamin setiap rupiah dana awal dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Membangun Sistem Keuangan yang Kuat
Melalui koordinasi intensif ini, BPKAD Sulbar berkomitmen membangun sistem keuangan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perhitungan yang “Tepat Hitung” dan langkah yang “Tepat Gerak”, Pemprov Sulbar optimistis pelaksanaan anggaran 2026 dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan di Sulawesi Barat. (Rls)
