Mamuju, 8enam,com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memperkuat langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi di daerah. Melalui Sekretariat Daerah, Pemprov Sulbar menghadiri Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu (17/09/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari asesmen perkembangan inflasi pada bulan Agustus 2025 yang dilakukan oleh BI. Rapat ini juga menjadi bagian dari perhatian serius Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga terhadap isu inflasi.
Kerjasama Lintas Sektor Jadi Kunci
Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, yang hadir dalam rapat, menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menegaskan, inflasi hanya bisa dikendalikan dengan kerja sama yang kuat lintas sektor.
”Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan,” ujar Murdanil.
Rapat ini fokus pada beberapa upaya konkret, di antaranya:
- Peningkatan penyelenggaraan pasar murah.
- Percepatan penambahan jumlah pengecer SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
- Penguatan sektor hulu pertanian hortikultura.
- Monitoring mingguan distribusi pangan pokok.
Dengan langkah bersama, Pemprov Sulbar optimistis dapat menjaga harga tetap stabil dan daya beli masyarakat di Sulawesi Barat. (Rls)