8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha lokal dan pengawasan ketat dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Budong-budong. Proyek yang bernilai Rp1,029 triliun ini harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar, bukan hanya menguntungkan perusahaan besar dari luar.
Penegasan itu disampaikan SDK saat meninjau langsung proyek yang berlokasi di Desa Salule’bo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, pada Sabtu (11/10/2025).
Tiga Fokus Utama Gubernur
Dalam kunjungannya, SDK menyampaikan tiga hal penting yang harus diprioritaskan oleh seluruh pihak yang terlibat:
Pengawasan yang ketat dan transparan.
Pelibatan pengusaha lokal agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat sekitar.
Mitigasi lingkungan untuk mencegah kerusakan.
“Selain untuk ketahanan pangan dan ekonomi, proyek ini juga harus menjadi lokomotif bagi tumbuhnya ekonomi lokal. Jangan hanya perusahaan besar dari luar yang diuntungkan,” tegas SDK.
Gubernur juga meminta semua pihak menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek agar proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal penyelesaian yang ditargetkan pada tahun 2027.
Dukungan Keamanan dan Manfaat Proyek
SDK menilai, dukungan dari aparat keamanan, khususnya Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pembangunan.
Bendungan Budong-budong diproyeksikan akan memberikan manfaat besar bagi Sulbar, termasuk :
Irigasi seluas 3.047 hektare.
Penyediaan air baku 0,41 meter kubik per detik. Potensi listrik mikrohidro 0,60 megawatt.
Pengendalian banjir hingga 330,87 meter kubik per detik.
SDK berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.
Dalam peninjauan ini, Gubernur didampingi oleh Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, serta sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sulbar. (Rls)
