Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program “Bulan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 2026”.
Hal ini ditegaskan Kepala Dinas TPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, saat mengikuti Kick Off Nasional bertajuk “Kolaborasi Akselerasi Vaksinasi PMK” secara daring bersama Kementerian Pertanian, Kamis (5/2/2026). Langkah akselerasi ini merupakan bagian dari visi Pancadaya Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk memperkuat sektor peternakan sebagai pilar ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.
Distribusi 12.000 Dosis ke Enam Kabupaten
Di awal tahun 2026 ini, Sulawesi Barat mendapatkan alokasi 12.000 dosis vaksin PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nur Kadar, menjelaskan bahwa seluruh dosis tersebut telah didistribusikan ke enam kabupaten untuk segera disuntikkan kepada ternak rentan.
“Petugas kesehatan hewan di seluruh jajaran kabupaten sudah kami siagakan. Kami tidak ingin menunda, karena kecepatan vaksinasi adalah kunci utama untuk memutus rantai penularan penyakit hewan menular strategis ini,” ujar Nur Kadar.
Kolaborasi Lindungi Aset Peternak
Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf, menambahkan bahwa pengendalian PMK bukan hanya soal kesehatan hewan, melainkan perlindungan aset ekonomi para peternak. Dengan ternak yang sehat, produktivitas pangan hewani daerah akan terjaga dan mampu bersaing di pasar.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga petugas lapangan di tingkat desa diharapkan mampu mewujudkan status Sulawesi Barat Bebas PMK secara permanen.
Ajak Peternak Proaktif
DTPHP Sulbar mengimbau kepada seluruh peternak di Sulawesi Barat agar kooperatif saat petugas datang melakukan penyuntikan. Vaksinasi ini diberikan secara gratis guna menjamin keamanan sumber pangan hewani bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tawar komoditas ternak Sulbar di tingkat nasional.
“Sulawesi Barat siap bersinergi. Kami pastikan tim terpadu akan bekerja maksimal di lapangan demi keberlanjutan sektor peternakan yang aman dan menguntungkan bagi rakyat,” pungkas Nur Kadar. (Rls)
