Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai tahapan penyusunan arah kebijakan pembangunan masa depan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), forum ini menjadi ruang terbuka bagi unsur Forkopimda, akademisi, hingga instansi pusat untuk menyelaraskan target pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bumi Manakarra.
Ekonomi Tumbuh, Pengangguran Jadi Atensi
Dalam arahannya, Gubernur SDK mengapresiasi tren positif pembangunan Sulbar sejak 2025. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi daerah telah melampaui rata-rata nasional yang berimplikasi langsung pada penurunan angka kemiskinan. Namun, Gubernur memberikan catatan kritis pada kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
“Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Namun, kita harus jujur melihat tantangan peningkatan pengangguran. Faktor musim dan ketersediaan lapangan kerja di berbagai sektor akan kita kaji mendalam agar kebijakan ke depan lebih responsif,” ujar Suhardi Duka.
Alokasi Rp60 Miliar untuk Program Padat Karya
Sebagai langkah konkret mengatasi isu ketenagakerjaan, Gubernur mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan stimulus besar pada anggaran 2026 sebagai fondasi menuju 2027.
”Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp60 miliar untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di desa maupun kota. Ini adalah upaya nyata meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran secara signifikan,” tegasnya.
Perencanaan Partisipatif dan Berbasis Data
Forum Konsultasi Publik ini tidak hanya sekadar formalitas. Pemprov Sulbar membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan, termasuk mempertimbangkan rekomendasi proyeksi ekonomi dari Bank Indonesia. Seluruh masukan, saran, hingga kritik dari masyarakat dan perguruan tinggi akan dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD.
“Semua pandangan dan kritik kita terima demi perbaikan. Kita ingin perencanaan pembangunan 2027 benar-benar tepat sasaran dan berbasis data riil di lapangan,” tambah SDK.
Melalui sinergi lintas sektor ini, penyusunan RKPD 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memacu angka pertumbuhan, tetapi juga menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Sulawesi Barat. (Rls)
