8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Selain Indeks Kemiskinan paling tertinggi, Sulbar juga menempati posisi kedua tertinggi Stunting.
Hal inilah yang membuat Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim harus berpikir keras bagaimana agar sistem pemerintahan di provinsi ke 33 ini berbenah.
“Riset Prakarsa menunjukkan Sulbar tertinggi indeks kemiskinan dalam perspektif multi dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup) di Indonesia. Sementara persoalan stunting Sulawesi Barat menduduki posisi di ranking 2 setelah NTT tertinggi secara Nasional,” sebut Rahim usai menjadi Narasumber pada kegiatan Diskusi Pencegahan dan Penanganan Stunting, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin (20/1/2020).
Menurut Rahim, keharusan bagi pemangku kebijakan untuk serius melakukan evaluasi pada sistem perencanaan. Ia menilai, masih ada celah sehingga perencanaan yang dijalankan selama ini belum mampu menjawab problem yang dihadapi Sulbar.
“Jangan-jangan perencanaan pembangunan kita justeru tidak menukik menjawab problem-problem mendasar dintengah masyarakat kita selama ini,” ujar Rahim.
Diskusi-diskusi yang dijalankan oleh beberapa organisasi adalah satu langkah positif. Sebab melalui diskusi terkuat data dan fakta dan menemukan sisi kekurangan program yang dijalankan di Sulbar. Selain itu memerlukan kesadaran dan komitmen kuat dari semua penentu kebijakan dan para stakeholder.
“Dengan posisi tertinggi di candra dari Indeks kemiskinan multi Dimensi tersebut serta posisi nomor dua tertinggi dalam hal stunting, mengharuskan kita untuk melakukan pemetaan dengan cepat, tepat dan cermat, berdasarkan informasi prevalensi yang ada,” Sambungnya.
Lanjut politisi Nasdem ini, salah satu yang sangat diharapkan adalah hadirnya program terintegrasi atau multi sektoral, harus dipotret sebagai urusan-tanggungjawab bersama dan memperkuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
“Kita mendorong para OPD agar lebih memaksimalkan monitoring dan evaluasi di level paling bawah agar kita benar-benar bisa menemukan di mana dan penyebab terjadinya titik grounded,” ungkapnya.
“Bappeda harus lebih piawai dalam mensinergikan seluruh program kegiatan di tingkat OPD, agar bisa lebih fokus dan terukur dalam mencapai target,” tutup Rahim. (**)
Advetorial
