8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Hal ini diungkapkan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakon) secara virtual dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar pada Senin, 8 September 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year Sulbar pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,52%, dengan Kabupaten Majene mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 3,58% akibat kenaikan harga komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan bawang putih. Namun, secara umum, tren inflasi Sulbar dinilai relatif stabil.
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, menyatakan bahwa Pemprov Sulbar akan terus fokus pada tiga hal utama:
Pengendalian harga komoditas strategis untuk menjaga inflasi.
Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui program yang tepat sasaran.
Menjaga iklim sosial yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sulbar Dinilai Kondusif, Wujud Komukasi Publik Yang Efektif
Rakon yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga menyoroti kondisi sosial di berbagai daerah.
Sulbar dinilai berada dalam zona kondusif dengan catatan hanya terjadi enam aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025. Angka ini dianggap rendah secara nasional dan menunjukkan efektivitas komunikasi publik serta respons cepat pemerintah daerah.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melaporkan bahwa hampir semua dari 11 instruksi Mendagri telah dilaksanakan. Satu-satunya yang masih akan dilaksanakan adalah doa lintas agama.
“Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kami akan mengundang lintas agama untuk berdoa bersama sebagai bentuk kebersamaan menjaga kedamaian Sulbar,” ujar Gubernur Suhardi.
Langkah-langkah strategis ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang menempatkan pengendalian inflasi, stabilitas sosial, dan penurunan kemiskinan sebagai pilar utama pembangunan. (Rls)
