8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Wacana pembangunan tanggul penahan ombak di Pulau Balabalakan, Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju Sulbar mendapat respon dari Kepala Satuan Kerja (Satker) Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Sulbar (BWSS), Daniel.
Ditemui diruang kerjanya, Jum’at (25/1/2019), Daniel mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah memperhatikan dari segala aspek untuk kemanusiaan terkait Balabalakang.
“Butuh analisis oleh semua pihak terkait potensi abrasi yang mengancam Pulau Balabalakang, karena di sana adalah pulau yang rentan bencana,” kata Daniel.
Analisis yang dimaksud kata Daniel, adalah apa Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang bila tanggul penahan ombak itu dibangun.
“Atas dasar analisis itulah kemudian semua pihak yang terkait melahirkan sebuah solusi yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada dipulau balabalakang,” ujarnya.
“Kalau saran pribadi saya selaku putra daerah, mungkin sebaiknya pemerintah provinsi dan kabupaten menyediakan lahan pemukiman buat warga Pulau Balabalakang untuk di pindah tempatkan. Pemerintah bangunkan rumah warga disana diluar dari Pulau Balabalakang seperti transmigrasi lokal. Apakah itu diwilayah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) atau di wilayah Kabupaten Mamuju. Kasian anak-anak disana, generasi kita yang hendak mau melanjutkan pendidikannya tetapi serba keterbatasan sarana,” sambungnya.
Menurutnya, kalau pemerintah menggelontorkan anggaran buat membenahi pulau balabalakang, misalkan ada anggaran Rp 500 Milyar untuk pembangunan tanggul misalnya, maka pihaknya bisa pastikan lebih efisien jika dicarikan lahan bagi warga disana untuk pemukiman keluar dari pulau balabalakang. Yang pastinya anggaran yang digunakan dibawa Rp 500 Milyar.
“Perlu diketahui bahwa sebesar apapun tanggulnya yang nantinya dianggap bisa melindungi warga Pulau Balabalakang itu hanya sesaat. Karena siapa yang bisa perediksi datangnya bencana,” ungkapnya. (edo)
