Senin , Juni 2 2025
Home / Daerah / Soal Polemik Pembagian PI Pengelolaan Blok Sebuku, Ini Instruksi SDK Untuk Fraksi Demokrat

Soal Polemik Pembagian PI Pengelolaan Blok Sebuku, Ini Instruksi SDK Untuk Fraksi Demokrat

Mamuju, 8enam.com.-Ketua DPD Demokrat Sulbar, Suhardi Duka (SDK) mengaku telah memberikan instruksi kepada anggota fraksi Demokrat di Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar terkait polemik pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Migas di blok Sebuku.

Di hadapan sejumlah awak media, pria yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Barat ini meminta agar para legislator Demokrat tetap memperjuangkan agar mekanisme pembagian PI tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam notulensi MoU yang dilakukan di Istana Wapres beberapa tahun lalu.

“Saya sudah instruksikan kepada fraksi Demokrat untuk memperjuangkan keadilan itu. Yakni dengan berpegang pada MoU yang ada,” tegas SDK disela-sela buka puasa bersama para wartawan di kediaman pribadinya, Senin (11/6/2018).

Sesungguhnya kata SDK, Pembagian PI pada pengelolaan Migas di blok Sebuku mendapat keistimewaan tersendiri dari pemerintah pusat. Buktinya, mekanisme pembagian PI diatur secara internal dalam sebuah MoU antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, kabupaten Majene dan Kota Baru yang difasilitasi Wakil Presiden beberapa tahun lalu.

“Mengenai kasus PI blok Sebuku, ini kan sifatnya spesial. karena ia dilandasi oleh MoU, tidak sepenuhnya menggunakan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Karena ada satu landasan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, sehingga itu ia spesial. MoU antara Kalsel dan Sulbar. Kalau ini tidak diatur secara damai, mungkin saja Kalsel tidak dapat sama sekali, atau Sulbar yang tidak dapat sama sekali,” terangnya.

Ia juga berharap agar polemik pembagian PI itu dapat segera diselesaikan dengan cara yang bijak. Bukan dengan membuat stabilitas daerah menjadi terganggu.

“Majene akan menganggap, apa gunanya saya berprovinsi, merasa tidak diayomi oleh pemerintah provinsi. Provinsi juga menganggap ini Majene “pabali-bali”, nakal dan lain sebaginya. Tentu itu bukan hal yang baik,” tutup SDK. (*/Naf)

Check Also

Setelah Batik Air Berhenti, Gubernur Sulbar Ajak Lion Air Pertahankan Konektivitas Udara Mamuju-Makassar dengan Bantu Subsidi

Mamuju, 8enam.com.-Kurangnya frekuensi penumpang untuk penerbangan rute Mamuju-Makassar membuat maskapai Batik Air menghentikan layanan penerbangan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *