Mamuju, 8enam.com.-Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Rakor yang digelar pada Jumat (21/11/2025) ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat pembahasan anggaran tersebut melibatkan sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang merupakan mitra kerja Komisi I, yang fokus pada sektor pemerintahan umum, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Plt. Kepala Biro Pemkesra hadir untuk menyampaikan penjelasan terperinci mengenai rencana program bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun 2026. Paparan ini mencakup prioritas pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan strategi penguatan koordinasi lintas sektor.
Respons Masukan Legislatif
Kehadiran Biro Pemkesra dalam rapat ini merupakan tahapan krusial dalam proses sinkronisasi antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) dalam penyusunan APBD. Selain memaparkan rencana program, Plt. Kepala Biro Pemkesra juga secara aktif merespons berbagai masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi I.
Diskusi utamanya berfokus pada efektivitas anggaran yang diusulkan dan dampak langsung program-program tersebut terhadap kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Proses pembahasan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Komisi I DPRD Sulbar menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif PD mitra kerjanya, termasuk Biro Pemkesra, dalam memberikan klarifikasi dan pemaparan yang dibutuhkan selama proses verifikasi anggaran.
Pembahasan ini merupakan bagian dari rangkaian panjang penyusunan APBD 2026 yang ditargetkan selesai tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra menegaskan komitmennya untuk terus mendorong program-program yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah. (Rls)
