8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat sinergi penanggulangan bencana antar-daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulbar menerima kunjungan dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Kamis, 13 November 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk koordinasi dan konsultasi teknis terkait usulan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) yang akan diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
Fasilitasi Dokumen Hibah RR
Rombongan BPBD Polman diterima oleh Saparuddin (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar), didampingi Rendra Arifin (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang RR), yang bertugas memberikan pendampingan dan arahan teknis mengenai mekanisme penyusunan dokumen usulan hibah.
Saparuddin menjelaskan bahwa BPBD Sulbar berkomitmen mendukung dan memfasilitasi BPBD kabupaten/kota di Sulbar, termasuk Polman, agar proses usulan hibah dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan regulasi BNPB RI.
“Pendampingan ini penting agar usulan hibah RR yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan administratif dan teknis, sehingga proses pengajuan ke BNPB dapat berjalan efektif dan mendapatkan hasil optimal,” ujar Saparuddin.
Langkah Proaktif Berbasis Kebutuhan Nyata
Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengapresiasi inisiatif BPBD Polman yang proaktif menjalin komunikasi dengan BPBD Provinsi. Ia menegaskan, pendampingan ini adalah bagian dari upaya bersama dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan memperkuat sinergi antar-daerah.
Yasir Fattah juga menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, setiap program dan usulan yang disusun harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat dan berorientasi pada pemulihan yang berkelanjutan,” tutur Yasir Fattah.
Melalui kunjungan ini, diharapkan kerja sama antara BPBD Sulbar dan BPBD Polman semakin solid dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat terdampak. (Rls)
