Mamuju, 8enam.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan Daerah melakukan langkah proaktif dalam menjaga daya beli masyarakat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Adat Mamuju pada Jumat (6/2/2026), bertepatan dengan momentum pengukuhan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan visi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menempatkan ketahanan pangan dan stabilitas harga sebagai prioritas kebijakan daerah.
Kawal Inflasi dengan Harga di Bawah Pasar
Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Dr. Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa GPM adalah langkah konkret pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan.
”GPM ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kami menggandeng Perum Bulog, distributor, dan pelaku usaha lokal untuk menyediakan beras, bawang, cabai, minyak goreng, hingga telur dengan harga di bawah pasar,” ujar Suyuti.
Pengawasan Ketat Tim SBHP dan Bapanas
Untuk menjamin transparansi dan keadilan distribusi, kegiatan ini dipantau langsung oleh:
- Tim Sapu Bersih Harga Pangan (SBHP) dari Polda Sulbar.
- Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kehadiran tim pengawas ini bertujuan memastikan tidak ada praktik penimbunan atau spekulasi harga yang dapat merugikan konsumen. Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan aparat penegak hukum memberikan rasa aman bagi warga dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Apresiasi bagi KKSS sebagai Mitra Strategis
Pemprov Sulbar turut menyampaikan apresiasi atas pengukuhan KKSS. Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, KKSS diharapkan menjadi wadah pemersatu yang mampu bersinergi dalam:
- Menjaga stabilitas sosial di Bumi Manakarra.
- Memperkuat solidaritas antarwarga.
- Mendukung program pembangunan, khususnya di sektor pangan dan ekonomi kerakyatan.
Masyarakat menyambut antusias kolaborasi ini dan berharap program GPM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah di Sulawesi Barat guna mewujudkan kesejahteraan yang merata. (Rls)
