Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mempererat kolaborasi dengan DPR RI guna mengawal realisasi program strategis nasional di wilayah Bumi Manakarra. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memimpin langsung rapat koordinasi bersama Anggota DPR RI Dapil Sulbar, Muhammad Zulfikar Suhardi, di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur, Kamis (26/3/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah krusial dalam memastikan program-program dari kementerian mitra Komisi IV DPR RI tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2026.
Optimalisasi Program Pusat di Tengah Efisiensi
Anggota DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi, menegaskan komitmennya untuk menjembatani kebutuhan daerah ke pemerintah pusat. Ia memaparkan sejumlah bantuan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang akan segera mengucur ke Sulawesi Barat pada tahun ini.
“Seluruh daerah mengalami efisiensi, namun kami berupaya keras agar program pembangunan di Sulbar tetap berjalan. Tahun 2026 ini, bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), benih padi, jagung, bibit kelapa, hingga benih udang dan ikan menjadi prioritas yang kami kawal untuk masyarakat Sulbar,” ujar Zulfikar.
Stok Pangan Stabil Hingga Satu Tahun ke Depan
Dalam tinjauan lapangan bersama jajaran OPD dan Bulog, Zulfikar memastikan kondisi ketahanan pangan Sulbar dalam posisi aman. Stok komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan jagung dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Suyuti Marzuki, mengamini hal tersebut. Ia menyebut koordinasi dengan DPR RI sangat strategis untuk menjaga momentum kemajuan daerah.
“Ketahanan pangan kita stabil. Stok di Bulog diperkirakan aman hingga satu tahun ke depan. Namun, kami juga mengantisipasi lonjakan kebutuhan protein hewani,” ungkap Suyuti.
Antisipasi Kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu tantangan baru yang dibahas adalah peningkatan permintaan telur ayam seiring implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Sulbar mulai merancang penguatan rantai pasok lokal melalui sinergi antar-lembaga, termasuk pelibatan Perusahaan Daerah (Perseroda).
Langkah kolaboratif antara Pemprov Sulbar dan DPR RI ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang mandiri, kompetitif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para petani serta nelayan di Sulawesi Barat. (Rls)
