Mamuju, 8enam.com.-Langkah penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel terus ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Barat. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat resmi menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Ringkasan LPPD (RLPPD) Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dokumen krusial ini berlangsung di Kantor Biro Pemkesra Sulbar sebagai bagian dari mekanisme wajib evaluasi kinerja tahunan, di mana Pemerintah Provinsi bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Cerminan Kedisiplinan Administrasi
Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal pelaporan adalah indikator utama profesionalisme birokrasi.
”Penyerahan dokumen ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pembangunan. Kami akan segera melakukan telaah mendalam agar sinkronisasi program antara Kabupaten Mamuju dan Provinsi tetap terjaga demi pelayanan publik yang optimal,” ujar Murdanil.
Visi Akuntabilitas Gubernur SDK
Proses evaluasi ini sejalan dengan visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang konsisten mendorong transparansi dan tata kelola berbasis data. Gubernur SDK menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian indikator kinerja yang nyata dan menyentuh masyarakat.
Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Sulbar memprioritaskan integrasi data pembangunan untuk memastikan seluruh kabupaten bergerak dalam satu irama, terutama dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan infrastruktur wilayah.
Umpan Balik untuk Kemajuan Daerah
Melalui dokumen LKPJ dan LPPD ini, Biro Pemkesra akan merumuskan umpan balik konstruktif bagi Pemkab Mamuju. Evaluasi profesional ini diharapkan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Dengan sinergi data yang kuat antara provinsi dan kabupaten, Sulawesi Barat optimis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih harmonis, maju, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat di Bumi Manakarra. (Rls)
