Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja strategis dari Komisi II DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kamis (29/01/2026). Pertemuan ini menjadi ajang krusial untuk mengonsultasikan pengelolaan izin tambang serta mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan opsen pajak daerah.
Langkah koordinasi ini merupakan bagian dari misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel guna mendukung pembangunan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Integrasi Data dan Teknologi Informasi
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kabid Perencanaan Pendapatan dan TI (P2IT) Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, menekankan bahwa optimalisasi pendapatan dari sektor tambang tidak lagi bisa dilakukan secara manual. Perencanaan yang matang harus ditopang oleh sistem teknologi informasi yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten.
“Optimalisasi pajak MBLB dan opsen membutuhkan data yang valid dan sinkron. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, potensi pajak sektor tambang di Polman dapat dikelola secara maksimal, transparan, dan meminimalisir kebocoran pendapatan,” jelas Saleh di hadapan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Polman, Imam Singkarru.
Sektor Tambang Jadi Motor PAD
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kesamaan persepsi antara eksekutif provinsi dan legislatif kabupaten sangat diperlukan.
“Diperlukan penguatan koordinasi agar pemungutan pajak MBLB dan opsen berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sinergi ini bertujuan memastikan setiap potensi tambang memberikan dampak balik yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdul Wahab.
Kolaborasi Lintas Pemerintahan
Kunjungan yang juga dihadiri Ketua Komisi II DPRD Polman, Amir, beserta jajaran pimpinan bidang Bapenda Sulbar lainnya ini, menghasilkan kesepahaman untuk memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha tambang. Melalui keterbukaan informasi dan sinkronisasi regulasi, diharapkan target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai lebih optimal melalui skema opsen yang lebih terukur. (Rls)
