Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat menyatukan langkah untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat tindak lanjut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar guna merumuskan strategi intervensi yang komprehensif, Rabu (04/02/2026).
Langkah konkret ini merupakan manifestasi dari visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Intervensi Multidimensi untuk Masa Depan Anak
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menegaskan bahwa persoalan ATS bukan sekadar masalah akses pendidikan, melainkan isu multidimensi yang kerap berakar dari masalah sosial dan ekonomi keluarga.
“Permasalahan anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Perlu kolaborasi kuat, mulai dari validasi data yang akurat, pendekatan persuasif kepada keluarga, hingga intervensi sosial yang tepat agar anak-anak kita kembali ke sekolah,” ujar Darmawati dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dinsos P3A & PMD tersebut.
Kolaborasi hingga Level Desa
Dalam pertemuan tersebut, dibahas poin-poin krusial mulai dari penguatan pendataan di tingkat akar rumput hingga strategi pengembalian anak ke satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Darmawati menekankan bahwa peran Pemerintah Desa sangat vital dalam memantau warga mereka yang putus sekolah.
“Kita butuh dukungan hingga tingkat desa untuk pendampingan keluarga. Sinergi antara dinas, satuan pendidikan, dan masyarakat adalah kunci agar target penurunan angka ATS di Sulawesi Barat tercapai secara optimal,” tambahnya.
Langkah Terukur dan Berkelanjutan
Senada dengan hal tersebut, jajaran Dinas Pendidikan Sulbar menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kebutuhan teknis pendidikan bagi anak-anak yang terjaring dalam program ini. Penanganan ATS diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pengembalian ke sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, sehingga tidak ada lagi anak di Sulawesi Barat yang kehilangan hak dasarnya untuk belajar dan berprestasi. (Rls)
