Mamuju, 8ensm.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah kolaboratif dalam menangani isu kemiskinan ekstrem. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar, Murdanil, memimpin langsung rapat perumusan konsep proposal Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Jumat (6/2/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Biro Pemkesra ini dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Tim Pastipadu, guna menyinkronkan data dan target intervensi.
CSR Berbasis Data dan Tepat Sasaran
Murdanil menegaskan bahwa dana CSR dari dunia usaha harus diarahkan pada program yang terukur dan selaras dengan prioritas daerah. Perumusan proposal ini tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus menjadi instrumen perubahan yang nyata bagi masyarakat lapis bawah.
“Konsep CSR yang kita susun harus berbasis data riil dan terintegrasi. Kita ingin intervensi dari sektor swasta ini memberikan dampak langsung, bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi instrumen percepatan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan,” tegas Murdanil.
Implementasi Visi Pancadaya SDK
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan dari visi Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Pilar penguatan ekonomi masyarakat dan tata kelola pembangunan yang kolaboratif menjadi ruh dalam penyusunan proposal CSR ini.
Gubernur SDK menekankan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengurai benang merah kemiskinan. Dibutuhkan peran aktif dunia usaha untuk menutup celah kesenjangan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang inklusif.
Sinkronisasi Lintas Sektor
Dalam diskusi tersebut, perwakilan Bapperida dan Tim Pastipadu memberikan masukan teknis terkait indikator kinerja agar bantuan CSR tidak tumpang tindih dengan anggaran APBD/APBN. Mekanisme pelaksanaan dirancang agar lebih transparan sehingga pihak perusahaan memiliki kepercayaan penuh untuk berinvestasi dalam program sosial di Sulawesi Barat.
Rapat ini menjadi tonggak awal penguatan kemitraan pemerintah dan dunia usaha. Dengan proposal yang matang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat mengakselerasi penurunan angka kemiskinan melalui dukungan pendanaan kreatif di luar anggaran negara. (Rls)
