Mamuju, 8enam.com.-Tahapan krusial perencanaan masa depan Sulawesi Barat resmi dimulai. Melalui Rakortekrenbang yang berlangsung 6 hingga 10 April 2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar menegaskan bahwa pembangunan berbasis digital tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut forum ini sebagai ruang negosiasi strategis untuk menyatukan arah kebijakan antara kabupaten, provinsi, hingga pusat, terutama dalam menyambut RKPD 2027.
Sinkronisasi Program: Instruksi Langsung Gubernur
Langkah ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang meminta seluruh OPD melakukan sinkronisasi program agar selaras dengan kebijakan nasional. Ridwan menekankan bahwa keterbatasan anggaran harus disiasati dengan kolaborasi yang cerdas.
”Forum ini adalah ruang untuk penajaman prioritas. Kita tidak ingin program daerah berjalan sendiri-sendiri. Misalnya dalam penanganan blankspot, sinergi antara Pemda kabupaten, provinsi, hingga pusat adalah harga mati agar hasilnya nyata,” ungkap Ridwan.
Maraton Perencanaan Menuju Puncak Musrenbang
Proses penyelarasan target pembangunan ini dilakukan secara intensif melalui beberapa tahapan desk spesifik:
- 6 April: Pembahasan Desk Bidang Urusan.
- 7 April: Pembahasan Desk Usulan Program.
- 8 April: Pembahasan Indikator Makro Pembangunan.
- 9 April: Forum Bupati se-Sulawesi Barat.
- 10 April: Puncak Musrenbang RKPD 2027.
Pintu Strategis Transformasi Digital
Bagi KominfoSS Sulbar, rangkaian rapat teknis ini merupakan pintu masuk untuk memperluas peran digitalisasi dalam seluruh sektor pembangunan. Dengan koordinasi yang matang sejak tahap awal, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih program informasi dan komunikasi di wilayah Sulawesi Barat.
Penyelarasan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang merata, sehingga akses informasi dan pelayanan publik berbasis elektronik dapat dirasakan hingga ke pelosok desa di enam kabupaten se-Sulbar.
Editor: Ammar
