Mamuju, 8enam.com.-Langkah progresif diambil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat dalam menertibkan dan mengoptimalkan aset daerah. Melalui rapat koordinasi hybrid, DKP Sulbar bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Majene membahas formulasi terbaik pengelolaan aset provinsi yang terletak di wilayah Majene, Selasa (31/3/2026).
Pertemuan ini merupakan implementasi nyata program Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), khususnya pada poin penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan dasar yang berkualitas.
Mengedepankan Kepatuhan Hukum dan Manfaat Rakyat
Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, menegaskan bahwa penataan aset ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya memastikan fasilitas negara memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir dan nelayan.
“Pertemuan ini adalah bentuk kepatuhan kita terhadap hukum, sekaligus komitmen untuk mengarusutamakan pelayanan kepada nelayan. Setiap kebijakan yang diambil harus berdampak nyata dan tidak menyalahi aturan. Kita ingin aset ini dikelola secara profesional,” tegas Safaruddin.
Salah satu opsi strategis yang mencuat adalah skema kerja sama Government to Government (G to G) maupun Government to Business (G to B) setelah status kepemilikan dan hak kelola aset disinkronkan sepenuhnya antara provinsi dan kabupaten.
Sinkronisasi Data dan Peninjauan Lapangan
Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris DKP Oktorio AS, perwakilan BPKAD, Inspektorat, hingga Biro Hukum ini menggarisbawahi pentingnya validasi fisik di lapangan. Hal ini merespons masukan dari Pemkab Majene terkait adanya irisan kepemilikan, di mana lahan berstatus aset provinsi namun bangunan di atasnya dikelola oleh Perumda Kabupaten Majene.
Pihak BPKAD Majene mengusulkan adanya pengukuran ulang dan peninjauan kondisi riil aset guna menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, aspek pemanfaatan melalui skema sewa atau pinjam pakai juga menjadi sorotan agar aset tersebut mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menuju Tata Kelola yang Transparan
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik awal terciptanya tata kelola aset yang transparan dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene, fasilitas kelautan di Majene diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi sektor perikanan di Sulawesi Barat.
Hadir pula dalam pertemuan daring tersebut unsur DKP Majene, BPKPD, serta tim hukum dari kedua belah pihak, yang bersepakat untuk segera menindaklanjuti hasil rapat dengan sinkronisasi dokumen aset dalam waktu dekat. (Rls)
