Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat fondasi data dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Bapperida melakukan sinkronisasi data Pendataan Keluarga (PK) untuk diintegrasikan ke dalam program unggulan PASTIPADU, Rabu (28/01/2026).
Langkah ini merupakan instruksi langsung Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) untuk memastikan setiap intervensi sosial bersifat presisi, transparan, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Integrasi Data Lintas Sektor
Kepala Bidang PPM Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, menekankan bahwa integrasi data adalah jawaban atas kompleksitas masalah sosial di Sulbar. Mengingat prevalensi stunting yang mencapai 35,4 persen di tahun 2024 serta tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), pemerintah daerah membutuhkan kompas data yang akurat.
“Kami menyatukan data by name by address dari BKKBN ke dalam dashboard digital. Ini agar intervensi terhadap stunting, kemiskinan ekstrem, hingga pernikahan dini tidak lagi bersifat parsial, melainkan terpadu,” jelas Almah.
Empat Poin Strategis PASTIPADU 2026
Dalam rapat tersebut, dirumuskan empat poin utama yang akan menjadi motor penggerak program:
- Digitalisasi Real-Time: Pemanfaatan dashboard pemantauan untuk melihat perkembangan intervensi di lapangan secara langsung.
- Formalisasi Kerja Sama: Penandatanganan PKS pada Februari 2026 yang mengatur hak akses dan protokol kerahasiaan data.
- Fokus 72 Desa Sasaran: Optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa-desa lokus prioritas.
- Sinergi Beasiswa & CSR: Pelibatan mitra usaha untuk menyediakan beasiswa bagi ATS guna memutus rantai kemiskinan.
Data Valid, Bantuan Tepat Sasaran
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa keberhasilan Program PASTIPADU sangat bergantung pada validitas data di hulu. Dengan data yang sinkron, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat berbagi peran dengan jelas.
“Data adalah kunci. Kita harus tahu siapa sasarannya, di mana lokasinya, dan apa kebutuhan spesifiknya. Semua proses ini kami pantau secara digital agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban program,” tegas Amujib.
Melalui kolaborasi Bapperida dan BKKBN ini, Pemprov Sulbar optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Rls)
