Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamuju terus membuktikan efektivitas layanan “jemput bola” dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. Dalam satu hari layanan Samsat Keliling (Samkel) di halaman Kantor Camat Sampaga, Rabu (4/3/2026), tercatat penerimaan sebesar Rp14.042.300 berhasil dibukukan ke kas daerah.
Kegiatan rutin setiap hari Rabu ini merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata, berkualitas, dan akuntabel hingga ke tingkat kecamatan.
Dominasi Transaksi Non-Tunai QRIS
Layanan yang melibatkan personel Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar ini melayani sebanyak 27 wajib pajak, terdiri dari 23 unit kendaraan roda dua dan 4 unit kendaraan roda empat. Menariknya, mayoritas masyarakat Sampaga kini mulai beralih menggunakan metode pembayaran non-tunai melalui barcode QRIS.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengapresiasi peningkatan literasi digital masyarakat di wilayah Sampaga. Menurutnya, penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan warga, tetapi juga menjamin transparansi penuh karena dana langsung masuk ke sistem kas daerah secara real-time.
“Layanan Samsat Keliling bukan sekadar mendekatkan pelayanan, tapi instrumen vital mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan transaksi digital, kita memastikan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara maksimal, profesional, dan sangat akuntabel,” ujar Wahab.
Perluasan Wilayah Strategis
Melihat tren positif di Sampaga, Bapenda Sulbar berencana terus memperluas jangkauan Samsat Keliling ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi kendaraan besar namun memiliki akses terbatas ke kantor Samsat induk.
Strategi ini diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target PAD 2026 sekaligus memperkuat fondasi tata kelola keuangan daerah yang transparan. Kehadiran petugas di tengah masyarakat juga diharapkan dapat mengedukasi warga tentang pentingnya pajak kendaraan bagi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di Sulawesi Barat. (Rls)
