Mamuju, 8enam.com.-Memasuki tahun anggaran baru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat untuk mempermudah akses wajib pajak. Melalui UPTD Pelayanan Pajak Kabupaten Mamuju, Bapenda resmi menetapkan jadwal pelaksanaan Samsat Keliling Tahun 2026 dalam rapat teknis yang digelar di Mamuju, Rabu (28/01/2026).
Langkah proaktif ini merupakan implementasi misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif serta pelayanan dasar yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Jemput Bola ke Berbagai Titik
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Jufrisal Palimbuan, memimpin langsung pembahasan rute dan lokasi strategis yang akan menjadi sasaran Samsat Keliling sepanjang tahun ini. Fokus utamanya adalah memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pusat Samsat tetap bisa menunaikan kewajiban pajaknya dengan cepat dan tanpa biaya transportasi tinggi.
“Kami mengatur jadwal dan pembagian tim secara matang agar layanan ini berkelanjutan. Kami juga memastikan sinergi dengan mitra kerja dari Polda Sulbar dan PT Jasa Raharja berjalan solid guna memberikan pelayanan satu pintu yang prima di lapangan,” ujar Jufrisal.
Inklusif dan Memudahkan Wajib Pajak
Secara terpisah, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa Samsat Keliling adalah instrumen penting untuk menghapus sekat antara pemerintah dan wajib pajak. Menurutnya, kepatuhan masyarakat akan tumbuh jika pelayanan yang diberikan terasa nyaman dan mudah dijangkau.
“Samsat Keliling adalah bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. Ini bukan sekadar soal mengejar target pendapatan daerah, tapi tentang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi setiap wajib pajak di Sulawesi Barat,” tegas Abdul Wahab.
Harapan Peningkatan Pendapatan Daerah
Dengan jadwal yang lebih teratur dan lokasi yang lebih luas, Bapenda Sulbar optimistis tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju akan meningkat signifikan. Pendapatan yang bersumber dari pajak ini nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan publik di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (Rls)
