Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat melakukan penguatan dan konsolidasi tim internal guna menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) dugaan keracunan makanan di Kabupaten Majene. Pertemuan strategis ini digelar di ruang kerja Kepala DKPPKB Sulbar, Rabu (14/01/2026).
Langkah konsolidasi ini merupakan instruksi langsung untuk mendukung visi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui jaminan kesehatan masyarakat yang responsif.
Update Kondisi Korban: Tanpa Korban Jiwa
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memaparkan data terkini mengenai kondisi 50 warga yang terdampak. Berdasarkan pantauan tim di lapangan hingga sore hari, perkembangan kasus adalah sebagai berikut:
- Rawat Inap: 25 orang masih menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan.
- Rawat Jalan: 16 orang telah dinyatakan stabil dan diperbolehkan pulang.
- Perawatan Mandiri: 9 orang dalam pengawasan tim medis di rumah masing-masing.
- Status Fatalitas: Nihil. Tidak ada laporan korban meninggal dunia dalam insiden ini.
Instruksi Kesiapsiagaan dan Respons Cepat
Dalam arahannya, dr. Nursyamsi menekankan bahwa penanganan KLB tidak boleh kendur. Ia memerintahkan tim internal untuk menjaga komunikasi 24 jam dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan Puskesmas setempat.
”Kesiapsiagaan dan respons cepat adalah kunci dalam menghadapi KLB. Saya instruksikan tim untuk terus memantau perkembangan kasus di Majene secara intensif. Kita pastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis terbaik hingga benar-benar pulih,” tegas dr. Nursyamsi.
Pencegahan Kejadian Berulang
Selain penanganan medis, DKPPKB Sulbar kini memfokuskan tim pada langkah-langkah terukur untuk menginvestigasi penyebab pasti keracunan guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Penguatan koordinasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Melalui langkah taktis ini, Pemprov Sulbar menegaskan bahwa keselamatan warga, terutama dalam program pemenuhan gizi, adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. (Rls)
