8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengambil langkah tegas merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Gubernur SDK baru-baru ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta untuk memperketat pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi.
Penandatanganan PKS bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, ini didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, yang menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah krusial untuk memperbaiki persoalan distribusi BBM yang selama ini menghantui masyarakat.
Fakta Lapangan Tak Sesuai Data
Junda Maulana menjelaskan bahwa penekanan utama Pemprov Sulbar kepada BPH Migas adalah soal pengendalian distribusi. Menurutnya, antrean panjang masih sering terjadi, bahkan masyarakat kerap terpaksa mengisi BBM pada malam hari akibat keterbatasan suplai di SPBU.
“Penekanan pertama kita ke BPH Migas adalah pengendalian distribusi minyak. Kondisi kita masih antre panjang. Dari data mereka terlihat cukup, tapi faktanya di lapangan tidak demikian. Kami minta adanya pengawasan lebih ketat,” ungkap Junda.
Ia menekankan bahwa PKS ini akan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, di mana pemerintah daerah bertugas mengusulkan kebutuhan dan menyampaikan masalah, sementara pusat bertugas melakukan pengawasan dan tindak lanjut. Hal ini dilakukan demi memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Usul Pembangunan Depo BBM di Sulbar
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka juga menyampaikan usulan strategis jangka panjang, yakni pembangunan depo BBM di Sulawesi Barat. Usulan ini disampaikan mengingat suplai BBM untuk Sulbar saat ini masih bergantung pada distribusi dari Parepare dan Donggala, yang membutuhkan waktu tempuh jauh dan sering menyebabkan keterlambatan pasokan.
“Pemenuhan BBM kita masih melalui Parepare dan Donggala. Waktu tempuhnya jauh sehingga kerap terjadi keterlambatan. Kalau ada kebijakan membangun depo, kami siap menyediakan lokasi strategis di Sulbar,” tutup Junda Maulana.
Penandatanganan PKS ini menandai komitmen Pemprov Sulbar untuk menjamin ketersediaan BBM yang layak bagi masyarakat dan mendorong perbaikan signifikan dalam rantai distribusi di wilayah tersebut. (Rls)
