8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Seknas PK) yang berkedudukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dedi Haryadi menyebut bahwa paling tinggi resiko korupsi ada di pengadaan barang dan jasa.
Ditemui usai diskusi publik Implementasi Stranas PK dan memperkuat gerakan anti korupsi di Sulawesi Barat bekerjasama Setnas PK dan Pemprov Sulbar, Senin (2/9/2019) malam kemarin, Dedi Haryadi mengatakan, sebenarnya hampir sama dengan banyak daerah lain ada problem-problem berkaitan dengan paling pokok itu pengadaan barang dan jasa resiko korupsi disana masi tinggi.
“Dan ini hampir semua daerah punya problem yang sama, jadi kami ingin masyarakat ambil bagian didalam mengendalikan resiko korupsi didalam pengadaan barang dan jasa ini. Karena didalam pengadaan barang dan jasa ini mengpengaruhi hajat hidup orang banyak, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur perizinan dan lain-lain jadi kalau pencegahannya diterapkan dengan baik-baik menurut saya tarap kehidupan masyarakat akan lebih baik,” kata Dedi.
Selain itu Dedi Haryadi juga sampaikan bahwa PK ini untuk berbagai kalangan. Pemerintah, termasuk LSM Akademisi dan juga media massa supaya program ini dikenal lebih luas oleh masyarakat.
“Dan kami berharap masyarakat terlibat didalam, lebih luas terlibat di kegiatan ini dan sampai kemudian nanti justru upaya pencegahan ini adalah milik masyarakat,” ujar Dedi.
Terkait pengelolaan Dana Desa kata Dedi, pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dan monitoring melalui mitra BPK dan Inspektorat ditiap-tiap daerah, mulai level provinsi kabupaten/kota dengan membuka layanan pengaduan laporan bagi masyarakat.
Untuk diketahui, diskusi publik tersebut dilaksanakan di rumah makan Cita Rasa cafe dan Resto Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju, Sulbar yang dihadiri sejumlah ketua LSM, Akademisi, Inspektorat serta Awak media. Baik cetak elektronik dan Online. (edo)
