Realisasi Hibah RR Dipercepat : BPBD Sulbar Ikuti Rakor BNPB, Pastikan Pemulihan Fisik Pascabencana Tepat Waktu

Mamuju, 8enam.com.-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menggenjot percepatan pemanfaatan dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Tahun Anggaran 2024. Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar, Rendra Arifin, hari ini mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan Progres Pelaksanaan Pemulihan Bidang Fisik Pascabencana yang diselenggarakan secara hybrid oleh BNPB RI.

Rakor ini merupakan tindak lanjut hasil pemantauan BNPB dan bertujuan memberikan arahan teknis serta mempercepat realisasi dana hibah RR yang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, termasuk Sulbar.

Rendra Arifin menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam rakor ini sangat penting untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah berjalan sesuai target.

“Rakor ini memberikan arahan teknis yang sangat diperlukan untuk mempercepat progres pemanfaatan hibah RR. Kami dari BPBD Sulbar berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan dengan akuntabel, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak,” ujarnya.

Komitmen Akuntabilitas dan Kepatuhan Gubernur

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa keikutsertaan tim teknis dalam forum nasional adalah bagian dari upaya memastikan program pemulihan pascabencana berjalan optimal.

“Saya mengapresiasi peran tim teknis, termasuk saudara Rendra Arifin, yang terus aktif berkoordinasi dengan BNPB. Langkah-langkah BPBD Sulbar dalam mempercepat pemulihan fisik ini sejalan dengan instruksi Gubernur Suhardi Duka,” kata Yasir Fattah.

Ia menambahkan, Gubernur Sulbar menekankan pentingnya percepatan penyerapan dana hibah dan memastikan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Koordinasi intensif dengan BNPB menjadi kunci agar tidak ada hambatan dalam realisasi program.

Melalui rakor ini, BPBD Sulbar berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sulbar dapat terlaksana lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan BNPB, mewujudkan akuntabilitas dalam penanganan pascabencana. (Rls)