8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mencatatkan prestasi dalam realisasi belanja daerah dengan menempati peringkat delapan tertinggi secara nasional hingga pertengahan November 2025. Namun, capaian ini diiringi tantangan serius pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih lambat menjelang akhir tahun anggaran.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, usai mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi APBD 2025 bersama Menteri Dalam Negeri melalui konferensi video, Senin (17/11/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tadi rapat dengan Kemendagri berkaitan dengan realisasi pengelolaan keuangan. Alhamdulillah, realisasi belanja kita berada pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia,” ungkap Junda Maulana.
Capaian 69 Persen Belanja, Pendapatan Masih 56 Persen
Sekprov Junda Maulana memaparkan, per pertengahan November 2025, realisasi belanja Pemprov Sulbar telah mencapai 69 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan masih berada di angka 56 persen.
Mengingat waktu pelaksanaan APBD 2025 yang tersisa sedikit lebih dari satu bulan, Sekprov menekankan perlunya percepatan, terutama pada sektor pendapatan.
“Ini sudah bulan kedua dari akhir atau bulan sebelas. Kita masih punya waktu sedikit lebih dari satu bulan. Maka yang pertama harus dilakukan adalah percepatan realisasi pendapatan,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya beberapa pos pendapatan daerah yang realisasinya berada di bawah 10 persen, yang membutuhkan pemacu kinerja segera.
Target PAD Terlalu Tinggi Jadi Penyebab
Junda Maulana menjelaskan salah satu penyebab utama keterlambatan PAD adalah target pendapatan yang dinilai terlalu tinggi pada awal perencanaan, sehingga sulit dicapai di tengah perjalanan.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov akan melakukan antisipasi dengan memperkirakan besaran pendapatan realistis.
“Dari pembicaraan dengan Kepala Badan Pendapatan, kemungkinan realisasi pendapatan kita tidak sampai 100 persen. Maka perlu antisipasi terhadap belanja,” jelasnya.
Langkah perbaikan ke depan akan meliputi intensifikasi pengelolaan pajak dan peningkatan SDM pengelola pendapatan daerah.
Rem Belanja Non-Prioritas
Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam rakor tersebut juga menyampaikan bahwa proyeksi realisasi APBD 2025 secara keseluruhan diperkirakan hanya mencapai 92–93 persen. Angka ini mempertimbangkan prediksi pendapatan yang tidak tercapai, serta penyesuaian belanja.
Dalam dua hari ke depan, Sekprov bersama tim akan mempelajari lebih dalam dan melakukan percepatan belanja pada masing-masing OPD, khususnya belanja prioritas.
“Semua belanja yang tidak prioritas dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan kita rem. Sedangkan belanja prioritas, khususnya yang sudah berkontrak dan terlaksana, akan diprioritaskan pembayarannya tahun ini agar tidak menimbulkan beban utang di 2026,” tegas Junda Maulana.
Langkah-langkah percepatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa meninggalkan beban anggaran pada tahun berikutnya. (Rls)
