Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat merapikan struktur kerja pemerintahan melalui Rapat Koordinasi Tim Penyusunan Proses Bisnis (Probis), Selasa (27/01/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki alur yang jelas, efektif, dan efisien dalam mencapai target pembangunan.
Kegiatan ini merupakan pengejawantahan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Membedah Alur Kerja yang Efektif
Mewakili Kepala Biro Organisasi, Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, menjelaskan bahwa Peta Proses Bisnis (Probis) adalah dokumen terstruktur yang memetakan hubungan kerja antar-organisasi. Tanpa Probis yang jelas, tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi pelayanan sangat mungkin terjadi.
“Berdasarkan PermenPAN Nomor 19 Tahun 2018, penyusunan peta proses bisnis ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan hasil pelayanan kita berdampak langsung dan nyata kepada masyarakat,” tegas Subuki.
Integrasi Visi-Misi ke Program Kerja
Dalam rapat tersebut, perwakilan perangkat daerah memaparkan prototipe alur kerja mereka. Angga Tirta Wijaya dari Bapperida menjelaskan bagaimana visi “Maju dan Sejahtera” milik Gubernur dan Wakil Gubernur diturunkan menjadi program prioritas dalam RPJMD, yang kemudian dipetakan ke dalam alur kerja teknis.
Sementara itu, Darna Basmin memaparkan kategori Probis di Diskominfo yang mencakup tiga pilar utama:
- Proses Inti: Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Proses Pendukung: Fasilitasi administratif dan teknis internal.
- Proses Manajemen: Pengendalian dan pengambilan keputusan.
Menuju Birokrasi Berkelas Dunia
Melalui penyusunan Probis ini, Biro Organisasi Sulbar berkomitmen menghapus hambatan birokrasi yang berbelit. Dengan alur yang terstandarisasi, setiap pegawai di lingkup Pemprov Sulbar akan memiliki panduan yang jelas mengenai peran dan fungsinya dalam rantai pelayanan publik.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran analis kebijakan dan penelaah teknis Biro Organisasi yang bertugas memberikan asistensi kepada seluruh perangkat daerah agar dokumen Probis 2026 terselesaikan secara komprehensif. (Rls)
