8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi rujukan konsultasi penting bagi Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kunjungan Pansus ini, yang dipimpin oleh Jasman, dilaksanakan pada Senin pagi (10 November 2025) di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar.
Tujuan utama kunjungan adalah konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik langkah DPRD Polman.
“Kami sangat mengapresiasi langkah DPRD Polman yang ingin memastikan penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi ini berjalan komprehensif. BPKPD Sulbar siap menjadi mitra konsultatif untuk memperkuat sinergi fiskal antara provinsi dan kabupaten,” ujar Ali Chandra.
Poin Kunci Penguatan Pendapatan Daerah
Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin penting dibahas untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola fiskal:
Pajak MBLB: Kewajiban penyelesaian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari pihak ketiga sebelum pencairan dana proyek fisik Pemprov di Polman.
PKB: Sinergi pengawasan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan berpelat DC di wilayah pedesaan Polman.
ASN: Upaya intensifikasi penagihan PKB bagi kendaraan dinas dan pribadi ASN OPD Polman, sekaligus dorongan konversi kendaraan non-DC menjadi berpelat DC.
Insentif BBNKB: Pemanfaatan SK Gubernur Nomor 553 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Pemberian Keringanan dan Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Desember 2025.
Ali Chandra menegaskan bahwa sinergi antara BPKPD Sulbar dan DPRD Polman ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pendapatan asli daerah, sejalan dengan misi tata kelola pemerintahan yang akuntabel Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga. (Rls)
