Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran ratusan ASN dalam apel virtual yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), Rabu (18/2/2026).
Bertempat di Aula Ammana Wewang, jajaran DKPPKB Sulbar mengikuti apel dengan penuh khidmat di bawah arahan Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim. Kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi internal untuk menyelaraskan ritme kerja aparatur dengan semangat ibadah.
Disiplin Tetap Terjaga di Tengah Penyesuaian Jam Kerja
Menindaklanjuti arahan Gubernur SDK, DKPPKB Sulbar telah menetapkan penyesuaian jam kerja selama Ramadan tanpa mengurangi esensi pengabdian. Berdasarkan ketentuan, jam kerja ASN ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WITA pada Senin-Kamis, dan pukul 08.00 hingga 15.30 WITA khusus pada hari Jumat.
Gubernur menekankan bahwa profesionalitas ASN harus tetap terjaga. Pengaturan ini juga mencakup fleksibilitas bagi tenaga PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, agar kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
Pelayanan Publik adalah Prioritas Utama
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, memastikan bahwa seluruh pos pelayanan kesehatan, program pengendalian penduduk, dan keluarga berencana akan tetap beroperasi secara responsif.
“Meski ada penyesuaian jam kerja, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal dan profesional. Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas; sebaliknya, melayani masyarakat dengan baik di bulan suci adalah bagian dari ibadah,” tegas dr. Nursyamsi.
Soliditas Aparatur Menuju Layanan Prima
Kehadiran ratusan pegawai dalam apel virtual tersebut mencerminkan soliditas organisasi. DKPPKB Sulbar optimistis dapat menjaga produktivitas kerja sepanjang Ramadan dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan disiplin tinggi.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sulawesi Barat yang membutuhkan akses layanan kesehatan dan kependudukan, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tetap andal di segala situasi. (Rls)
