Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan rancangan besar pembangunan untuk tahun 2027 melalui Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) strategis. Bertempat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (11/3/2026), Gubernur Suhardi Duka (SDK) memimpin langsung penyusunan arah kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Rakerpim ini menjadi kompas bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap program kerja selaras dengan visi besar mewujudkan Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera.
Kebijakan Tepat Sasaran dan Berorientasi Publik
Gubernur SDK menegaskan bahwa tahun 2027 harus menjadi momentum bagi birokrasi untuk menghadirkan program yang memiliki “daya ketuk” langsung ke masyarakat. Ia mengingatkan jajaran kepala perangkat daerah agar perencanaan tidak hanya bersifat rutin, tetapi harus terarah dan terukur.
“Kita ingin seluruh program pembangunan ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Perencanaan harus presisi, berorientasi pada pelayanan publik, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan. Tidak boleh ada program yang hanya berhenti di atas kertas tanpa manfaat publik yang tinggi,” tegas Gubernur SDK.
Kesehatan sebagai Pilar Sumber Daya Manusia
Dalam forum tersebut, sektor kesehatan mendapatkan perhatian khusus sebagai instrumen utama pembangunan SDM. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan kesiapannya menerjemahkan visi Gubernur ke dalam aksi nyata di sektor kesehatan dasar.
“Sektor kesehatan dan pengendalian penduduk adalah fondasi bagi SDM berkualitas. Kebijakan 2027 akan kami arahkan secara masif pada percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan program keluarga berencana yang inovatif,” jelas dr. Nursyamsi.
Kolaborasi Lintas Sektor
Melalui Rakerpim ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong terciptanya integrasi antar-OPD. Gubernur berharap tidak ada lagi sekat ego sektoral, terutama dalam menangani isu-isu kompleks seperti kemiskinan dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis bahwa dengan perencanaan yang kolaboratif dan berbasis data, pembangunan daerah di tahun 2027 akan semakin kuat dalam mendorong indeks pembangunan manusia (IPM) serta mempercepat terwujudnya kemajuan ekonomi yang berkeadilan di Tanah Malaqbi. (Rls)
