8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Barat seruduk Kantor Dinas PU PR Sulbar, Jum’at (6/9/2019).
Kedatangan massa aksi itu mempertanyakan anggaran yang digelontorkan kementerian PUPR untuk Sulawesi Barat Senilai Rp.127.768.155.000,00 milyar dengan program pembangunan renovasi sekolah di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa yang diduga terancam dibatalkan.
Dalam orasinya, korlap Aksi Muh.Naim Samad menjelaskan, bahwa dalam program renovasi sekolah ini dibagi menjadi 5 kegiatan yakni, Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar senilai Rp. 18.264.000.000 miliar.
Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah Kabupaten Mamasa I senilai Rp. 24.785.100.000 milliar.
Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah Kabupaten Mamasa II senilai Rp. 23.236.800.000 milliar.
Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah Kabupaten Mamuju senilai Rp. 31.714.249.000 milliar.
Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp. 29.666.000.000 milliar.
Namun sayangnya, kata Naim Samad program ini terancam batal akibat Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah, Kementrian (BPPWK) PUPR Sulawesi Barat diduga membatalkan seluruh basil lelang Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) karena tarik ulur kepentingan dalam proses lelang atau penunjukan pelaksana kegiatan.
“Pembatalan seluruh kegitan yang di peruntukkan kepada sekolah dasar di daerah tertinggal ini sangat merugikan masyarakat Sulawesi Barat, mengingat banyaknya sekolah yang masih memprihatikan di desa-desa terpencil yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah,” kata Naim.
Olehnya itu, Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Barat menyatakan sikap.
Mendesak kepada Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementrian (BPPWK) PUPR Sulawesi Barat untuk segera menjalankan program renovasi sarana dan prasarana sekolah sesuai amanah presiden.
Memintah alasan dan penjelasan kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementrian (BPPWK) PUPR Sulawesi Barat sehingga tidak menjalankan program renovasi sekolah tersebut.
Mendesak kepada Presiden melalui Kementrian PUPR untuk segera mengavaluasi kinerja Kepala Balai PUPR Sulbar yang dianggap gagal dalam melaksanakan program kementerian PUPR di Sulbar.
Mendesak kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Kejaksaan Negeri Mamuju, Kejaksaan tinggi Sulsel-Bar dan KPK untuk membentuk tim peyelidikan tentang pembatalan program renovasi sarana dan prasarana sekolah ini tidak dapat berjalan yang diduga pembatalan ini ditengarai adanya dugaan bagi-bagi fee proyek dan dugaan tarik ulur kepentingan antara pihak BPPWK PUPR Sulawesi Barat.
“Apabilah apa yang kami tuntut tidak segera ditindak lanjuti maka kami akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Muh Naim Samad. (edo)
