Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memperkuat kemitraan strategis dengan media massa untuk memastikan program pembangunan tersampaikan ke seluruh pelosok daerah. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menerima audiensi Kepala Stasiun (Kepsta) TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, guna membahas penguatan desiminasi informasi publik, Rabu (14/01/2026).
Pertemuan yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, dan Kabid KPM, Dian Afrianty, ini membuahkan kesepakatan penting terkait peluncuran kembali program Dialog Panca Daya.
Dialog Panca Daya : Penjelasan Langsung dari Pengambil Kebijakan
Kadis Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa Dialog Panca Daya versi terbaru akan dikemas lebih spesifik dengan tema-tema yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Program ini adalah ruang komunikasi efektif. Kedepannya, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, hingga pimpinan OPD akan hadir langsung sebagai narasumber. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang utuh dan komprehensif terkait kebijakan prioritas Pemprov Sulbar,” ujar Ridwan.
Apresiasi Hak Siar Piala Dunia di TVRI
Dalam audiensi tersebut, Pemprov Sulbar juga memberikan apresiasi tinggi kepada TVRI atas kepemilikan hak siar Piala Dunia. Hal ini dinilai sebagai langkah positif dalam menghadirkan hiburan berkualitas dan edukatif yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
”Kami mengapresiasi TVRI yang menghadirkan tayangan kelas dunia bagi masyarakat. Di sisi lain, kami ingin memanfaatkan jangkauan luas TVRI untuk menyosialisasikan visi pembangunan daerah agar masyarakat tahu apa yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah,” tambah Ridwan.
Sinergi untuk Transparansi Publik
Kepala TVRI Sulbar, Mahyar, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Melalui Dialog Panca Daya, setiap isu strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif akan dibahas secara mendalam bersama para ahli dan pengambil kebijakan.
Sinergi ini diharapkan mampu memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan rakyat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan sesuai dengan semangat pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (Rls)
