Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban dugaan kekerasan seksual. Layanan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan di Sulawesi Barat, Jumat (6/2/2026).
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yang menempatkan perlindungan sosial serta pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai pilar utama pembangunan karakter bangsa.
Pemulihan Psikologis Sebagai Prioritas Utama
Layanan bantuan psikolog klinis ini dilaksanakan di Kantor UPTD PPA Sulawesi Barat sebagai respons atas rujukan dari Polda Sulawesi Barat. Fokus utama tim saat ini adalah memastikan korban mendapatkan penanganan trauma (trauma healing) guna memperkuat kondisi mental dan memastikan tumbuh kembangnya tidak terhambat oleh pengalaman kelam tersebut.
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, melalui Kasi Tindak Lanjut UPTD PPA, Nirwana Baso, menegaskan bahwa pendampingan psikologis adalah aspek krusial yang tidak boleh terabaikan dalam penanganan kekerasan seksual.
“Kami hadir untuk memastikan korban mendapatkan ruang yang aman dan layanan yang layak. Pendampingan psikolog klinis ini diharapkan mampu membantu korban mengatasi traumanya, sekaligus memastikan proses penanganan kasus ini tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” tegas Nirwana.
Sinergi Lintas Sektor dan Penegakan Hukum
UPTD PPA terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawal jalannya proses hukum. Selain pemulihan mental, tim juga memastikan hak-hak korban lainnya terpenuhi secara komprehensif selama proses hukum berlangsung.
Pemprov Sulbar juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan keberanian dalam melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melapor. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan di Sulawesi Barat,” tambahnya. (Rls)
